FGD Diplomasi Haji: KEMENAG & UNPAD Maksimalkan Peluang Ekonomi Indonesia di Arab Saudi
"Uang sebesar itu kita harapkan tidak hanya diserap oleh Arab Saudi atau negara-negara lain, tapi harus mampu kita serap juga, harus mampu memberikan dampak bagi para pelaku usaha di Indonesia," ujar Hilman saat pembukaan FGD tentang Diplomasi Haji di Bandung, Selasa (27/12).
Umrah News – Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama bersama dengan Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung telah menyelesaikan Forum Group Discussion (FGD) tentang Diplomasi Haji.
Kegiatan yang bertajuk Diplomasi Haji ini berlangsung di Kota Bandung selama tiga hari, yaitu dari tanggal 27 hingga 29 Desember 2022.
FGD Diplomasi Haji diselenggarakan untuk mengumpulkan ide-ide strategis dalam rangka menghadirkan produk-produk Indonesia ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan jamaah haji dan umrah Indonesia.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief mengakui bahwa penyelenggaraan haji dan umrah belum mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi pelaku usaha Indonesia.
Selama musim haji 1443 H/2022 M, Hilman menyebut bahwa total dana yang dikeluarkan untuk konsumsi haji Indonesia, akomodasi, dan transportasi di Arab Saudi selama dua bulan mencapai Rp17 triliun.
“Uang sebesar itu kita harapkan tidak hanya diserap oleh Arab Saudi atau negara-negara lain, tapi harus mampu kita serap juga, harus mampu memberikan dampak bagi para pelaku usaha di Indonesia,” ujar Hilman saat pembukaan FGD tentang Diplomasi Haji di Bandung, Selasa (27/12).
“Kami melihat, produk-produk yang digunakan untuk konsumsi, beras dan ikannya dari Vietnam, Thailand, Malaysia, ayamnya dari Brazil, dan berbagai produk lainnya bukan dari Indonesia. Ini yang harus kita pikirkan bersama, kita carikan solusinya,” tambahnya.
Ia menyatakan bahwa acara FGD ini merupakan salah satu komitmen Kementerian Agama dalam mendukung ekosistem haji agar mampu memaksimalkan peluang ekonomi yang besar dari ibadah haji.
“Semoga tahun depan produk Indonesia di Arab Saudi tidak ‘zonk‘ lagi. Minimal 2 atau 3 komoditas bisa tersedia. Kami siap menggunakannya asal barangnya ada, kalau tidak ada ini yang repot. Jadi saya pikir hal ini adalah bagian dari jihad ekonomi kita,” jelas Hilman.
